Meningkatkan Kesejahtraan masyarakat di wilayah pesisir dengan cara pemberdayaan masyarat pesisir.

Sekitar 16,42 juta jiwa penduduk Indonesia merupakan masyarakat yang hidup di kawasan pesisir. Mereka bertempat tinggal di sedikitnya 8.090 desa pesisir yang tersebar di seluruh wilayah negeri ini.

Pilihan untuk hidup di kawasan pesisir tentu sangat relevan mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas sekitar 17.504 pulau dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km. Sepanjang wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya alam hayati maupun non-hayati, sumber daya buatan serta jasa lingkungan yang sangat penting bagi penghidupan masyarakat.

Kondisi geografis yang memiliki garis pantai begitu panjang ditambah besarnya potensi perikanan yang ada, seharusnya mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat yang mendiaminya. Berharap kemakmuran hidup dari potensi dan kekayaan alam yang ada tentu bukan keinginan yang muluk-muluk.

Namun, kondisi yang dialami sebagian besar masyarakat pesisir ternyata tak sepenuhnya sejahtera. Hal ini jika kita menengok hasil analisis beberapa lembaga, yang mengungkapkan tingkat kemiskinan atau Poverty Headcount Index (PHI) rata-rata 0,3241. Dengan begitu, artinya diindikasikan masih ada sekita 32% dari total masyarakat pesisir yang masuk kategori miskin.Oleh karena itu, upaya memberdayakan masyarakat pesisir dan membebaskan mereka dari kemiskinan dan keterbelakangan menjadi keharusan sebagai langkah awal dalam membangunan sektor kelautan.

Untuk itu, kebijakan yang diterapkan pemerintah seharusnya lebih berpihak lagi pada pemangku kepentingan di wilayah pesisir.Berbagai program, proyek dan kegiatan telah dilakukan untuk mengentaskan nelayan dari kemiskinan. ternyata jumlah nelayan kecil secara magnitute tetap bertambah. Desa-desa pesisir semakin hari semakin luas areanya dan banyak jumlahnya. Karena itu meskipun banyak upaya telah dilakukan, umumnya bisa dikatakan bahwa upaya-upaya tersebut belum membawa hasil yang memuaskan.Motorisasi armada nelayan skala kecil adalah program yang dikembangkan pada awaltahun 1980-an untuk meningkatkan produktivitas. Program motorisasi dilaksanakan di daerah padat nelayan, juga sebagai respons atas dikeluarkannya Keppres No. 39 tahun 1980 tentang penghapusan pukau harimau. Program ini semacam kompensasi untuk meningkatkan produksiudang nasional. Namun ternyata motorisasi armada ini banyak gagal karena tidak tepat sasaranya itu bias melawan nelayan kecil, dimanipulasi oleh aparat dan elit demi untuk kepentingan mereka dan bukannya untuk kepentingan nelayan.Akan tetapi program motorisasi ini juga membawa dampak positip, dilihat daribertambahnya jumlah perahu bermotor di banyak daerah di Indonesia. Saat ini bila ada program pemerintah untuk mengadakan armada kapal/perahu nelayan, atau bila ada rencana investasi oleh nelayan, selalu pengadaan motor penggerak perahu menjadi permintaan nelayan.

Program lain yang dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan adalah pengembangan nilai tambah melalui penerapan sistem rantai dingin (cold chain system). Sistem rantai dingin adalah penerapan cara-cara penanganan ikan dengan menggunakan es guna menghindari kemunduran mutu ikan. Dikatakan sistem rantai dingin karena esensinya yaitu menggunakan es di sepanjang rantai pemasaran dan transportasi ikan, yaitu sejak ditangkap atau diangkat dari laut hingga ikan tiba di pasar eceran atau di tangan konsumen.Sistem rantai dingin dikembangkan di seluruh daerah di Indonesia pada awal tahun 1980- an. Namun demikian masalah yang dihadapi adalah sosialisasi sistem ini yang tidak begitu baik sehingga akhirnya kurang mendapat tempat di hati masyarakat. Sebagai contoh hingga saat ini, di daerah tertentu di Maluku dan NTT, ada pendapat bahwa ikan yang menggunakan es adalah ikan yang rendah kualitasnya. Bagi masyarakat di kedua daerah ini, meskipun ikan sudah sangat turun mutunya namun tetap dikonsumsi bila tidak memakasi es. Sebaliknya meskipun masih baik mutunya namun apabila menggunakan es maka ikan tersebut tidak akan dibeli oleh masyarakat.

Alasan lain kurang berhasilnya sistem rantai dingin adalah fasilitas dan prasarana pabrik es yang tidak tersedia secara baik. Umumnya pabrik es dibangun oleh swasta, kecuali di pelabuhan perikanan milik pemerintah dimana pabrik es tersedia. Namun demikian apa yang disediakan oleh pemerintah masih sedikit dan terkonsentrasi di daerah tertentu saja, bila dibandingkan dengan kebutuhan yang begitu besar dan tersebar merata di seluruh Indonesia Program besar lain yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan adalah pembangunan prasarana perikanan, khususnya pelabuhan perikanan berbagai tipe dan ukuran di seluruh Indonesia. Dengan bantuan luar negeri, selama beberapa tahun terakhir, pelabuhan perikanan, mulai dari kelas yang sangat kecil yaitu pangkalan pendaratan ikan hingga kelas yang terbesar yaitu pelabuhan perikanan samudera, dibangun di desa-desa nelayan dan sentra-sentra produksi perikanan. Akan tetapi, kembali, banyak pelabuhan yang masih belum dimanfaatkan.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Berdasarkan konsep pembanguanan masyarakat yang menekankan pada pemberdayaanmaka diformulasikan sasaran pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan petaniikan yang tinggal di kawasan pesisir pulau kecil dan besar, yang adalah sebagai berikut:

· Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari sandang pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.

· Tersedianya prasarana dan sarana produksi secara lokal yang memungkinkan masyarakat dapat memperolehnya dengan harga murah dan kualitas yang baik.

· Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif (collectiveaction) untuk mencapai tujuan-tujuan individu.

· Terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di daerah yang memiliki ciri-ciri berbasis sumberdaya lokal (resource-based), memiliki pasar yang jelas (market-based) dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kapasitas sumberdaya(environmental-based), dimiliki dan dilaksanakan serta berdampak bagi masyarakat lokal (local society-based), dan dengan menggunakan teknologi maju tepat guna yang berasaldari proses pengkajian dan penelitian (scientific-based).

· Terciptanya hubungan transportasi dan komunikasi sebagai basis atau dasar hubungaN ekonomi antar kawasan pesisir serta antara pesisir dan pedalaman.

· Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi diwilayah pesisir dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam laut.

Lemahnya Keterlibatan Stakeholder

Masalah yang muncul dari beberapa kelembagaan adalah memperlakukan masyarakat pesisir dengan cara dan sudut pandang secara sama. Sejatinya, masyarakat tidak dapat diperlakukan dengan sama dalam aturan-aturan yang sifatnya mekanistik karena masyarakat bukanlah mesin. Kegagalan yang terjadi dalam proses pembangunan yang terjadi di masyarakat pesisir disebabkan karena kebanyakan dari proyek pembangunan yang dilakukan untuk masyarakat pesisir adalah proyek yang berorientasi hasil dengan mengabaikan proses pembangunan dan kultur masyarakat pesisir. Selain itu, banyak dari pihak luar yang kurang antusias dan kurang simpati dalam keikutsertaan membangun sumberdaya wilayah pesisir dan memberdayakan masyarakat setempat.

Munculnya masalah tersebut disebabkan oleh lemahnya sistem dan tata cara koordinasi antar stakeholder karena belum didukung dengan adanya sistem hukum yang mengatur kegiatan tesebut. Selain itu, lemahnya kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi proses partisipatif menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini sering berdampak pada munculnya ketidak-sepahaman dan konflik penggunaan ruang antar stakeholder dalam rangka menjaga keseimbangan keberlanjutan sumberdaya alam yang berada di sekitar wilayah pesisir dan laut. Oleh karena itu, tekait dengan permasalahan-permasalahan tersebut di atas pengkajian kebijakan kelautan secara partisipatif dengan stakeholder dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir sangat diperlukan.

Masyarakat pesisir memerlukan bentuk kegiatan nyata yang dapat membangun ekonomi mereka tanpa menghilangkan kultur dan karakteristik dari masyarakat pesisir tersebut. Maka diperlukan bentuk kegiatan yang berbasis masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang no.22 tahun 1999 tentang desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus sendiri segala urusan daerahnya. Begitu juga dengan wilayah pesisir, ketua masyarakat atau kepala suku dapat bekerjasama dengan penduduk untuk mengurus pesisir dan lautnya sesuai dengan adat mereka. Namun, disamping itu masyarakat pesisir harus bekerjasama juga dengan pemerintah atau BPL (Badan Penyuluhan Lapangan) untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat supaya pengelolaan sumberdaya alam lingkungan laut dapat termanfaatkan dengan baik dan lestari.

Permasalahn Kemiskinan Masyarakat Pesisir

Keterbelakangan dan kemiskinan bukanlah cerita baru bagi masyarakat pesisir. Berdasarkan ukurannya, kemiskinan dibagi menjadi dua kemiskinan absolute dan kemiskinan relative (Satria, 2002)⁶. Kemiskinan absolute adalah masyarakat yang secara alamiah benar-benar miskin berdasarkan ketentuan ukurannya. Sementara itu, kemiskinan relative merupakan kemiskinan dari suatu kelompok pendapatan bila dibandingkan dengan kelompok pendapatan lainnya

Kemiskinan yang merupakan indikator ketertinggalan masyarakat pesisir. ketertinggalan ini disebabkan paling tidak oleh tiga hal utama, yaitu : kemiskinan structural, kemiskinan super-struktural, dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena pengaruh faktor atau variabel eksternal di luar individu.Kemiskinan super-struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabelvariabel kebijakan makro yang tidak begitu kuat berpihak pada pembangunan nelayan.. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel yang melekat, inheren, dan menjadi gaya hidup tertentu (Nikijuluw dalam Die, 1996)⁷.

Kemiskinan kultural terjadi karena faktor internal, nelayan miskin karena kurangnya modal dan keterbatasan teknologi dan menajemen bahkan karena sifat malas yang dimiliki oleh nelayan yang menyebabkan dia miskin. Berbeda dengan kemiskinan cultural yang timbul dari intern, kemiskinan structural terjadi karena factor eksternal misalnya adanya hambatan bagi mobilitas vertical nelayan, tidak adanya dukungan dari pemerintah atau hubungan patron-klien yang masih bersifat asimetris.

Aspek struktural menyebabkan lemahnya posisi nelayan atau pembudidaya ikan dalam pemasaran. Proses tawar menawar menyebabkan para nelayan sangat lemah dan tidak berdaya karena hasil produksi mereka yang masih minim. Selain itu, desakan kebutuhan yang memaksa nelayan untuk menerima tawaran harga dari pasar meskipun harga tersebut sangat merugikan nelayan. Sehingga kajian tentang pemberdayaan untuk mengatasi masalah para nelayan, kemiskinan dan keterbelakangan sangatlah penting.

Pemberdayaan merupakan upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat (Wahyono, 2001). Program pemberdayaan masyarakat adalah program yang seluruhnya melibatkan masyarakat, partisipasi masyarakat,dan berbasis masyarakat karena pihak luar hanya sebatas mendampingi dan memberikan alternative pemecahan masalah bagi masalah yang dihadapi masyarakat. Untuk melakukan pemberdayaan maka harus ada pengetahuan yang luas dan penguatan system lokal sehingga ide dan gagasan para nelayan patut didengarkan dengan baik.

Kesimpulan

Masyarakat pesisir merupakan suatu komunitas yang hidup di wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dengan sumberdaya pesisir. Masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan berada dalam posisi marginal. Selain itu, banyak dimensi kehidupan yang tidak diketahui oleh orang luar tentang karakteristik masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir mempunyai cara berbeda dalam aspek pengetahuan, kepercayaan, peranan sosial, dan struktur sosialnya. Sementara itu, dibalik kemarginalannya, masyarakat pesisir tidak mempunyai banyak cara dalam mengatasi masalah yang hadir. Masalah kompleks yang dihadapi masyarakat pesisir adalah kemiskinan, keterbatasan pengetahuan untuk pengelolaan sumberdaya dan teknologi, serta peran aktif antara pihak luar dengan masyarakat pesisir sehingga dapat menghidupkan kualitas dan keterampilan masyarakat pesisir tanpa melunturkkan karakter budayanya

Masyarakat pesisir yang memiliki karakter tegas, keras, dan terbuka memerlukan berbagai strategi dan kegiatan.yang bersifat fleksibel agar dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Pemberdayaan masyarakat berbasis masyarkat merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakberdayaan yang dialami oleh masyarakat pesisir khususnya para nelayan. Program-program yang telah dilakukan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat pesisir telah banyak menghasilkan manfaat dan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, tidak sedikit pula program-program yang tidak berhasil karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan tidak ada keberlanjutan dari masyarakat.

Saran

Pada dasarnya masyarakat pesisir tidak hanya termarginalkan dalam hal geografis, tetapi juga dalam hal keterlibatan dengan pihak luar. Oleh karena itu, untuk menghadapi berbagai konflik dan masalah yang tak kunjung reda pada masyarakat pesisir, diperlukan adanya suatu integrasi dan kerjasama antara pihak terdidik baik suatu lembaga ataupun pemerintah dengan masyarakat pesisir untuk memberikan pendidikan dan kegiatan nyata yang berkelanjutan yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat pesisir bukan suatu obyek yang hanya patut diteliti tentang berbagai ketimpangan yang terjadi didalam masyarakat tersebut dan kemudian dibela. Namun, masyarakat pesisir memerlukan suatu kegiatan yang tidak bersifat advokasi melainkan suatu fasilitator yang dapat menampung aspirasi mereka. Olek karena itu, untuk pihak luar yang bekerja sama dengan masyarakat pesisir hanya patut mendengarkan, dan mendampingi mereka serta memberikan alternative pemecahan masalah karena masyarakat pesisir sendirilah yang akan memperbaiki kualitas hidup mereka.

Meningkatkan Kesejahtraan masyarakat di wilayah pesisir dengan cara pemberdayaan masyarat pesisir.

Meningkatkan Kesejahtraan masyarakat di wilayah pesisir dengan cara pemberdayaan masyarat pesisir.

Sekitar 16,42 juta jiwa penduduk Indonesia merupakan masyarakat yang hidup di kawasan pesisir. Mereka bertempat tinggal di sedikitnya 8.090 desa pesisir yang tersebar di seluruh wilayah negeri ini.

Pilihan untuk hidup di kawasan pesisir tentu sangat relevan mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas sekitar 17.504 pulau dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km. Sepanjang wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya alam hayati maupun non-hayati, sumber daya buatan serta jasa lingkungan yang sangat penting bagi penghidupan masyarakat.

Kondisi geografis yang memiliki garis pantai begitu panjang ditambah besarnya potensi perikanan yang ada, seharusnya mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat yang mendiaminya. Berharap kemakmuran hidup dari potensi dan kekayaan alam yang ada tentu bukan keinginan yang muluk-muluk.

Namun, kondisi yang dialami sebagian besar masyarakat pesisir ternyata tak sepenuhnya sejahtera. Hal ini jika kita menengok hasil analisis beberapa lembaga, yang mengungkapkan tingkat kemiskinan atau Poverty Headcount Index (PHI) rata-rata 0,3241. Dengan begitu, artinya diindikasikan masih ada sekita 32% dari total masyarakat pesisir yang masuk kategori miskin.Oleh karena itu, upaya memberdayakan masyarakat pesisir dan membebaskan mereka dari kemiskinan dan keterbelakangan menjadi keharusan sebagai langkah awal dalam membangunan sektor kelautan.

Untuk itu, kebijakan yang diterapkan pemerintah seharusnya lebih berpihak lagi pada pemangku kepentingan di wilayah pesisir.Berbagai program, proyek dan kegiatan telah dilakukan untuk mengentaskan nelayan dari kemiskinan. ternyata jumlah nelayan kecil secara magnitute tetap bertambah. Desa-desa pesisir semakin hari semakin luas areanya dan banyak jumlahnya. Karena itu meskipun banyak upaya telah dilakukan, umumnya bisa dikatakan bahwa upaya-upaya tersebut belum membawa hasil yang memuaskan.Motorisasi armada nelayan skala kecil adalah program yang dikembangkan pada awaltahun 1980-an untuk meningkatkan produktivitas. Program motorisasi dilaksanakan di daerah padat nelayan, juga sebagai respons atas dikeluarkannya Keppres No. 39 tahun 1980 tentang penghapusan pukau harimau. Program ini semacam kompensasi untuk meningkatkan produksiudang nasional. Namun ternyata motorisasi armada ini banyak gagal karena tidak tepat sasaranya itu bias melawan nelayan kecil, dimanipulasi oleh aparat dan elit demi untuk kepentingan mereka dan bukannya untuk kepentingan nelayan.Akan tetapi program motorisasi ini juga membawa dampak positip, dilihat daribertambahnya jumlah perahu bermotor di banyak daerah di Indonesia. Saat ini bila ada program pemerintah untuk mengadakan armada kapal/perahu nelayan, atau bila ada rencana investasi oleh nelayan, selalu pengadaan motor penggerak perahu menjadi permintaan nelayan.

Program lain yang dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan adalah pengembangan nilai tambah melalui penerapan sistem rantai dingin (cold chain system). Sistem rantai dingin adalah penerapan cara-cara penanganan ikan dengan menggunakan es guna menghindari kemunduran mutu ikan. Dikatakan sistem rantai dingin karena esensinya yaitu menggunakan es di sepanjang rantai pemasaran dan transportasi ikan, yaitu sejak ditangkap atau diangkat dari laut hingga ikan tiba di pasar eceran atau di tangan konsumen.Sistem rantai dingin dikembangkan di seluruh daerah di Indonesia pada awal tahun 1980- an. Namun demikian masalah yang dihadapi adalah sosialisasi sistem ini yang tidak begitu baik sehingga akhirnya kurang mendapat tempat di hati masyarakat. Sebagai contoh hingga saat ini, di daerah tertentu di Maluku dan NTT, ada pendapat bahwa ikan yang menggunakan es adalah ikan yang rendah kualitasnya. Bagi masyarakat di kedua daerah ini, meskipun ikan sudah sangat turun mutunya namun tetap dikonsumsi bila tidak memakasi es. Sebaliknya meskipun masih baik mutunya namun apabila menggunakan es maka ikan tersebut tidak akan dibeli oleh masyarakat.

Alasan lain kurang berhasilnya sistem rantai dingin adalah fasilitas dan prasarana pabrik es yang tidak tersedia secara baik. Umumnya pabrik es dibangun oleh swasta, kecuali di pelabuhan perikanan milik pemerintah dimana pabrik es tersedia. Namun demikian apa yang disediakan oleh pemerintah masih sedikit dan terkonsentrasi di daerah tertentu saja, bila dibandingkan dengan kebutuhan yang begitu besar dan tersebar merata di seluruh Indonesia Program besar lain yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan adalah pembangunan prasarana perikanan, khususnya pelabuhan perikanan berbagai tipe dan ukuran di seluruh Indonesia. Dengan bantuan luar negeri, selama beberapa tahun terakhir, pelabuhan perikanan, mulai dari kelas yang sangat kecil yaitu pangkalan pendaratan ikan hingga kelas yang terbesar yaitu pelabuhan perikanan samudera, dibangun di desa-desa nelayan dan sentra-sentra produksi perikanan. Akan tetapi, kembali, banyak pelabuhan yang masih belum dimanfaatkan.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Berdasarkan konsep pembanguanan masyarakat yang menekankan pada pemberdayaanmaka diformulasikan sasaran pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan petaniikan yang tinggal di kawasan pesisir pulau kecil dan besar, yang adalah sebagai berikut:

· Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari sandang pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.

· Tersedianya prasarana dan sarana produksi secara lokal yang memungkinkan masyarakat dapat memperolehnya dengan harga murah dan kualitas yang baik.

· Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif (collectiveaction) untuk mencapai tujuan-tujuan individu.

· Terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di daerah yang memiliki ciri-ciri berbasis sumberdaya lokal (resource-based), memiliki pasar yang jelas (market-based) dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kapasitas sumberdaya(environmental-based), dimiliki dan dilaksanakan serta berdampak bagi masyarakat lokal (local society-based), dan dengan menggunakan teknologi maju tepat guna yang berasaldari proses pengkajian dan penelitian (scientific-based).

· Terciptanya hubungan transportasi dan komunikasi sebagai basis atau dasar hubungaN ekonomi antar kawasan pesisir serta antara pesisir dan pedalaman.

· Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi diwilayah pesisir dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam laut.

Lemahnya Keterlibatan Stakeholder

Masalah yang muncul dari beberapa kelembagaan adalah memperlakukan masyarakat pesisir dengan cara dan sudut pandang secara sama. Sejatinya, masyarakat tidak dapat diperlakukan dengan sama dalam aturan-aturan yang sifatnya mekanistik karena masyarakat bukanlah mesin. Kegagalan yang terjadi dalam proses pembangunan yang terjadi di masyarakat pesisir disebabkan karena kebanyakan dari proyek pembangunan yang dilakukan untuk masyarakat pesisir adalah proyek yang berorientasi hasil dengan mengabaikan proses pembangunan dan kultur masyarakat pesisir. Selain itu, banyak dari pihak luar yang kurang antusias dan kurang simpati dalam keikutsertaan membangun sumberdaya wilayah pesisir dan memberdayakan masyarakat setempat.

Munculnya masalah tersebut disebabkan oleh lemahnya sistem dan tata cara koordinasi antar stakeholder karena belum didukung dengan adanya sistem hukum yang mengatur kegiatan tesebut. Selain itu, lemahnya kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi proses partisipatif menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini sering berdampak pada munculnya ketidak-sepahaman dan konflik penggunaan ruang antar stakeholder dalam rangka menjaga keseimbangan keberlanjutan sumberdaya alam yang berada di sekitar wilayah pesisir dan laut. Oleh karena itu, tekait dengan permasalahan-permasalahan tersebut di atas pengkajian kebijakan kelautan secara partisipatif dengan stakeholder dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir sangat diperlukan.

Masyarakat pesisir memerlukan bentuk kegiatan nyata yang dapat membangun ekonomi mereka tanpa menghilangkan kultur dan karakteristik dari masyarakat pesisir tersebut. Maka diperlukan bentuk kegiatan yang berbasis masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang no.22 tahun 1999 tentang desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus sendiri segala urusan daerahnya. Begitu juga dengan wilayah pesisir, ketua masyarakat atau kepala suku dapat bekerjasama dengan penduduk untuk mengurus pesisir dan lautnya sesuai dengan adat mereka. Namun, disamping itu masyarakat pesisir harus bekerjasama juga dengan pemerintah atau BPL (Badan Penyuluhan Lapangan) untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat supaya pengelolaan sumberdaya alam lingkungan laut dapat termanfaatkan dengan baik dan lestari.

Permasalahn Kemiskinan Masyarakat Pesisir

Keterbelakangan dan kemiskinan bukanlah cerita baru bagi masyarakat pesisir. Berdasarkan ukurannya, kemiskinan dibagi menjadi dua kemiskinan absolute dan kemiskinan relative (Satria, 2002)⁶. Kemiskinan absolute adalah masyarakat yang secara alamiah benar-benar miskin berdasarkan ketentuan ukurannya. Sementara itu, kemiskinan relative merupakan kemiskinan dari suatu kelompok pendapatan bila dibandingkan dengan kelompok pendapatan lainnya

Kemiskinan yang merupakan indikator ketertinggalan masyarakat pesisir. ketertinggalan ini disebabkan paling tidak oleh tiga hal utama, yaitu : kemiskinan structural, kemiskinan super-struktural, dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena pengaruh faktor atau variabel eksternal di luar individu.Kemiskinan super-struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabelvariabel kebijakan makro yang tidak begitu kuat berpihak pada pembangunan nelayan.. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel yang melekat, inheren, dan menjadi gaya hidup tertentu (Nikijuluw dalam Die, 1996)⁷.

Kemiskinan kultural terjadi karena faktor internal, nelayan miskin karena kurangnya modal dan keterbatasan teknologi dan menajemen bahkan karena sifat malas yang dimiliki oleh nelayan yang menyebabkan dia miskin. Berbeda dengan kemiskinan cultural yang timbul dari intern, kemiskinan structural terjadi karena factor eksternal misalnya adanya hambatan bagi mobilitas vertical nelayan, tidak adanya dukungan dari pemerintah atau hubungan patron-klien yang masih bersifat asimetris.

Aspek struktural menyebabkan lemahnya posisi nelayan atau pembudidaya ikan dalam pemasaran. Proses tawar menawar menyebabkan para nelayan sangat lemah dan tidak berdaya karena hasil produksi mereka yang masih minim. Selain itu, desakan kebutuhan yang memaksa nelayan untuk menerima tawaran harga dari pasar meskipun harga tersebut sangat merugikan nelayan. Sehingga kajian tentang pemberdayaan untuk mengatasi masalah para nelayan, kemiskinan dan keterbelakangan sangatlah penting.

Pemberdayaan merupakan upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat (Wahyono, 2001). Program pemberdayaan masyarakat adalah program yang seluruhnya melibatkan masyarakat, partisipasi masyarakat,dan berbasis masyarakat karena pihak luar hanya sebatas mendampingi dan memberikan alternative pemecahan masalah bagi masalah yang dihadapi masyarakat. Untuk melakukan pemberdayaan maka harus ada pengetahuan yang luas dan penguatan system lokal sehingga ide dan gagasan para nelayan patut didengarkan dengan baik.

Kesimpulan

Masyarakat pesisir merupakan suatu komunitas yang hidup di wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dengan sumberdaya pesisir. Masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan berada dalam posisi marginal. Selain itu, banyak dimensi kehidupan yang tidak diketahui oleh orang luar tentang karakteristik masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir mempunyai cara berbeda dalam aspek pengetahuan, kepercayaan, peranan sosial, dan struktur sosialnya. Sementara itu, dibalik kemarginalannya, masyarakat pesisir tidak mempunyai banyak cara dalam mengatasi masalah yang hadir. Masalah kompleks yang dihadapi masyarakat pesisir adalah kemiskinan, keterbatasan pengetahuan untuk pengelolaan sumberdaya dan teknologi, serta peran aktif antara pihak luar dengan masyarakat pesisir sehingga dapat menghidupkan kualitas dan keterampilan masyarakat pesisir tanpa melunturkkan karakter budayanya

Masyarakat pesisir yang memiliki karakter tegas, keras, dan terbuka memerlukan berbagai strategi dan kegiatan.yang bersifat fleksibel agar dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Pemberdayaan masyarakat berbasis masyarkat merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakberdayaan yang dialami oleh masyarakat pesisir khususnya para nelayan. Program-program yang telah dilakukan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat pesisir telah banyak menghasilkan manfaat dan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, tidak sedikit pula program-program yang tidak berhasil karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan tidak ada keberlanjutan dari masyarakat.

Saran

Pada dasarnya masyarakat pesisir tidak hanya termarginalkan dalam hal geografis, tetapi juga dalam hal keterlibatan dengan pihak luar. Oleh karena itu, untuk menghadapi berbagai konflik dan masalah yang tak kunjung reda pada masyarakat pesisir, diperlukan adanya suatu integrasi dan kerjasama antara pihak terdidik baik suatu lembaga ataupun pemerintah dengan masyarakat pesisir untuk memberikan pendidikan dan kegiatan nyata yang berkelanjutan yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat pesisir bukan suatu obyek yang hanya patut diteliti tentang berbagai ketimpangan yang terjadi didalam masyarakat tersebut dan kemudian dibela. Namun, masyarakat pesisir memerlukan suatu kegiatan yang tidak bersifat advokasi melainkan suatu fasilitator yang dapat menampung aspirasi mereka. Olek karena itu, untuk pihak luar yang bekerja sama dengan masyarakat pesisir hanya patut mendengarkan, dan mendampingi mereka serta memberikan alternative pemecahan masalah karena masyarakat pesisir sendirilah yang akan memperbaiki kualitas hidup mereka

negeri ku indonesia

Indonesia adalah Negara yang sangat besar,Indonesia adalah salah satu Negara yang kaya akan SDA,SDM,dan budaya. Ini adalah bukti  kekayaan Indonesia

 http://www.indonesia-tourism.com/
http://www.indonesia-product.com/front/
http://www.javahandicraft.com/
nhttp://www.bali-hotel.com/
http://www.bali-craft.com/
http://www.javatours.com/
http://www.thefurnitures.com/
http://www.indonesia-handicraft.com/web/
http://www.abc-chess.com/

htlmtp://www.bali-craft.com/jdbnj

selain kaya di bidang pariwisata Indonesia adalah Negara yang kaya akan enjadi negara india.Pertanyaan besar dalam untuk semua.. mengapa rakyat Indonesia masih banyak yang belum sejahtera?masih tinggi nya pengangguran di Indonesia,serta tingginya kriminalitas di Indonesia. ). Angka pengangguran di Indonesia pada 2010 diperkirakan masih akan berada di kisaran 10% atau sekitar 23juta orang, hal tersebut terkai target pertumbuhan ekonomi yang hanya sebesar 5,5% sehingga dinilai tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja di usia produktif.

Apakah kita semua akan diam saja untuk memperbaiki negeri kita ini? Kekayaan negeri kita hanya di nikmati oleh Negara Negara maju saja.hal ini sangat terlihat banyaknya perusahaan asing yang menjamur dan berkuasa di Indonesia.

Apabila Negara ini mau melawan dan tidak berpangkuh tangan Negara lain saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang maju secara tidak

Apakah kalian semua rela,kita menjadi budak di negeri sendiri?tentu tidak,kita harus berusaha dan bekerja sama memperbaiki semua aspek yang dapat membangkitkan citra bangsa. Saya sangat miris sekali mendengar Saat ini setiap tahunnya terjadi kelahiran sekitar 4,5 juta bayi. Bayi-bayi ini akan berkembang dan mempunyai kebutuhan yang berbeda sesuai dengan peningkatan usianya. Pada saat ini dari 100 persen anak-anak yang masuk sekolah dasar, 50% diantaranya tidak dapat melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi setelah lulus SMP.  Mereka akan putus sekolah dan menuntut pekerjaan padahal tidak mempunyai ketrampilan yang memadai. Sempitnya lapangan kerja membuat para pemuda-pemudi putus sekolah menciptakan pekerjaannya sendiri di sektor informal.

Apakahh ini adalah portrait Indonesia yang di kenal macan asia?

Hal ini harus ada langkah yang tugas untuk meningkatkan mutu pendidikann di negeri kita agar negeri kita tidak di kenal sebagai negeri yang bodoh.

Ayo semua,kita bekerjasama,dari lapisan bawah hingga pejabat Negara untuk bersama sama melawan ketergantungan dari Negara lain. Semoga artikel ini dapat berguna dan dapat membangkit kan rasa cinta kalian untuk negeri kita indonesia

gay terhadap lingkungan

Jumlah orang gay di Indonesia, menurut situs Gaya Nusantara, mencapai 20.000 orang dan ada kecenderungan peningkatan homophobia sehingga diskriminasi terhadap gay terus terjadi. Seiring dengan itu, perkembangan film dengan tema gay juga diterima oleh masyarakat mayoritas muslim ini. Walau demikian, tidak semua orang bisa menerima kehadiran mereka di tengah masyarakat. Kaum religius beranggapan, mereka berdosa dengan menjadi seorang gay. Anggapan ini didasari oleh keyakinan bahwa Tuhan tidak menciptakan gay. Apalagi, di dalam kitab suci, gay jelas dilarang.

Saya tidak akan menggunakan dalil kitab suci tersebut sebagai dasar pribadi untuk menolak gay. Memang, saya percaya bahwa Tuhan tidak menciptakan gay.namun saya yakin gay adalah pilihan hidup seseorang.  bisa saja waktu kecil mereka punya masalah dalam keluarga.,seperti kekerasan yg dilakukuan seorang ayah terhadapat ibunya yg menyebabkan si penderita gay ini kurang kasih sayang terhadap seorang lelaki,yang nantinya akan terbawa hingga dewasa.

Karena itu, menurut saya, tidak patut bila kita menghakimi kaum gay. Kita tidak pernah tahu apa yang melatarbelakangi keputusan hidup mereka itu, bukan? Tidak adil bila kita lantas mengucilkan mereka dari pergaulan. Justru tindakan semacam itu hanya akan membuat mereka semakin nyaman dalam komunitas gay yang menerima mereka apa adanya. Mereka yang mungkin masih punya keinginan untuk membina keluarga dengan lawan jenis, akhirnya malah melupakan keinginan itu karena sikap kita yang menjauhi mereka.

Apakah keberadaan gay di lingkungan kita menjadi sebuah permasalahan besar?

Masih ingat insiden pembatalan rencana konferensi regional internasional lesbian,gay,bisexsual,trandender yang tidak berhasil di selenggarakan di Surabaya,yang di gelar di gelar tanggal 26-28 maret 2010. Hal ini tidak terjadi karena di pertengahan acara ada nya FPI yang membubarkan paksa acara tersebut,yang secara tersirat mereka telah melanggar HAM (HAK ASASI MANUSIA) karena telah melarang manusia untuk mengadakan pertemuan dan saling bertukar pikiran,hal ini lah yang membuat saya kecewa kenapa kaum gay belum bisa di terima di Indonesia.

Komunitas gay pun sebagian besar terdiri dari orang orang yang memiliki status social dan pekerjaan yang jelas,seperti dokter,pegawai BUMN,guru,kon.traktor,pegawai kantoran dll.

Masyarakat masih menganggap gay merupakan penyakit yang harus disembuhkan. Berangkat dari situ, banyak kaum gay yang menutup diri di tengah masyarakat, takut dikucilkan dari pergaulan.

Seseorang pernah berkommentar bahwa gay adalah penyakit yang menular,orang yang normal bisa menjadi gay apabila dis sering bergaul ama gay,. Kehidupan gay menurut saya sedikit berpengaruh pada lingkungan social,seperti yang terjadi di Surabaya gara gara adanya pertemuan gay internasional nama Surabaya terkenal sebagai kota gay di asia,namun sekali lagi saya kembalikan kepada anda,apakah kalian menerima kaum gay di lingkungan anda atau TIDAK? Saya berharap hargaiilah keputusan mereka.,karena mereka adalah bagian dari bangsa kita

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) budaya adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar untuk diubah.

 

Manusia dan budaya tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling berkaitan erat. Dengan adanya manusia maka dengan mudah suatu budaya terbentuk. Terbentuk yang dimaksudkan disini adalah manusia menetapkan karakteristik, kegiatan-kegiatan dan objek-objek budayanya secara sendiri.

Budaya dalam proses pengembangan selalu mengikat siapapun baik anak-anak, para pemuda-pemudi maupun para orang tua. Dengan adanya budaya maka setiap manusia yang hidup disuatu daerah tertentu selalu dituntut untuk selalu mematuhi, mentaati dan menjalankan setiap budaya yang telah ditetapkannya.

Negara kita negara Indonesia tercinta ini memiliki berbagai keanekaragaman budaya natural sebagaimana bisa diketahui dengan adanya motto "Bhineka Tunggal Ika" yang artinya "berbeda-beda tetapi satu". Dengan pernyataan seperti ini bisa dilihat kalau bangsa kita memiliki berbagai keanekaragaman budaya natural yang berbeda-beda. Jumlah kepulauan Indonesia yang kira-kira mencapai 17.608 menandakan kekayaan budaya itu sangat nyata dan ada.

Kekayaan budaya natural di negara kita dapat dilihat dari Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan dengan puluhan bahkan ratusan cagar budayanya yang semuanya berbeda dan unik.

Dengan seiring berjalannya waktu masyarakat Indonesia lambat lambat melupakan budaya Indonesia,dan dengan mudahnya budaya asing masuk dan menjamur di Indonesia. Contoh nya sata kasus video porno yang melibatkan public figure kita yang dapat mencoreng nama baik bangsa di mata dunia,selain itu di Negara kita tercinta ini telah membuat budaya baru yaitu budaya korupsi.banyak sekali pejabat pejabat di negeri kita ini terlibat korupsi dan kasus penyuapan.

Kita kembali lagi ke masalah budaya kita.

budaya asli Indonesia sekarang sedikit demi sedikit telah di ambil bangsa lain,seperti Malaysia yang telah mengambil tari reok yang asli berasal dari ponorogo,alat music khas jawa barat angklung pun hamper di curi oleh Malaysia. Apakah hal sepenting ini harus selalu terjadi? 

Sebelum kita marah,mengapa budaya kita marah mengapa kebudayaan kita dirampas,kita harus  instrosepeksi diri kita terlebih dahulu… apakah kita sudah menjaga budaya kita..?apakah kita sudah mengembangkan budaya kita?apakah kita bangga dengan budaya kita? Kalau jawabannya TIDAK, wajar saja Negara lain mencuri kebudayaan kita, pencurian jati diri seperti ini lah yang sering terjadi ketika masyarakat setempat menerima globalisasi dan budaya modern maka budaya tradisional semakin lama semakin hilang.

Apakah kalian rela semua titipan nenek moyang kita hilang begitu saja.budaya adalah jati diri bangsa.dengan hilangnya budaya,maka hilang lah pula jati diri bangsa kita.

Ayo  anak muda kita bangkitkan semangat kita untuk menjaga jati diri dan budaya bangsa,agar titipan nenek moyang kita terdahulu masih terjaga dengan aman.

Demikian lah artikel ini saya buat,saya saka chernadi putra menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia tetap mencintai tanah air bheta

sepatu clubing pria

kode:244
ukuran:39_45
warna:hitam,pth,coklat
harga:350.00






kode:245
ukuran:39_45
warna:hitam,pth,coklat
harga:350.000















kode:246
ukuran:39_45
warna:hitam n putihh
harga:350.000





kode:247
ukuran:39_45
warna:putih
harga:350.000

kode:212
merk:
warna:coklat n hitam
ukuran:35_40
harga:150.ooo













KODE:222
MERK:
WARNA:coklat n abu abu
harga:150.00






kode:232
merek:
warna:hitam n putihh
harga:150.000



kode:242
warna:
ukuran:35_39